Pewarta Global, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, jika jokowi berniat hendak mempertahankan Menteri BUMN Rini Soemarno, maka reshuffel yang akan dilakukan tidak berarti apa-apa menurutnya.
Menurut Igor, keterpurukan perekonomian Indonesia disebabkan karena BUMN tidak dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
"BUMN itu seharusnya menopang perekonomian nasional yang memburuk, bukan pasif atau malah ikut berpartisipasi terhadap memburuknya ekonomi nasional," kata Igor saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5/2015).
Igor menuturkan, dalam melakukan reshuffel hendaknya Menteri BUMN menjadi prioritas utama dalam melakukan perubaha pada menteri kabiner Jokowi. "Kalau Jokowi-JK melakukan reshuffle tanpa Rini Soemarno itu tidak signifikan atau sama saja bohong," tuturnya.
Masalah perekonomian Indonesia terjadi karena Jokowi terlalu lemah menerima masukan-masukan dari kabinet ekonominya. Ada sebuah kemungkinan bahwa Jokowi dalam memutuskan kebijakan-kebijakan menurut kepada kepentingan oknum tim ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Menurut Igor.
Dalam konteks ini, menurut Igor, Rini Soemarno dinilai turut bertanggung jawab karena turut mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, yang seharusnya subsidi BBM dialokasin untuk pendidikan, ternyata diarahkan ke BUMN-BUMN.
Desakan untuk melakukan reshuffle terhadap Rini Soemarno dinilai Igor sangat kuat, karena Menteri BUMN itu ditengarai membangun jaringan komunitas baru dengan mengangkat direksi/komisaris sehingga dapat dikendalikan untuk kepentingannya sendiri.
Selain itu, banyaknya tudingan negatif terhadap Rini Soemarno terkait penguasaan sumber daya alam oleh keluarga besar Soemarno, hingga saat ini tidak ada klarifikasi yang berarti. "Ini yang menjadi beban Presiden Jokowi, sehingga berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
Rini Soemarno yang waktu itu dekat dengan Ketua Umum PDIP juga memiliki pengaruh besar di pemerintahan karena memasukkan banyak menteri, saat ia memegang kendali Rumah Transisi. "Ini memprihatinkan, karena Jokowi sepertinya terpenjara oleh lingkarannya sendiri," ujarnya.
Igor menambahkan, opsi reshuffle ini penting untuk menjaga keseimbangan dan popularitas Presiden Jokowi di mata Publik yang dipersepsikan semakin merosot. "Reshuffle kabinet kerja nanti harus menempatkan 'the right man on the right place, dan menihilkan menteri yang punya 'hidden agenda' sehingga program Nawacita bisa segera diimplementasikan secara benar," katanya.
"Dengan asset dan budget yang besar, maka kementerian BUMN seharusnya menjadi titik konsentrasi pertama untuk direshuffle oleh pemerintah Jokowi-JK. Kementerian BUMN lah menguasai hajat hidup orang. banyak," tandasnya.

Comments
Post a Comment