Pewarta Global, Jayapura – Permintaaan dialog Jakarta-Papua oleh sekelompok warga Papua menurut Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Moeldoko tak perlu ditanggapi pemerintah pusat secara serius. Menurut Jenderal TNI Moeldoko, kegiatan Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua merupakan bentuk janji kepada warga Papua untuk berdialog. Jadwal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua pada hari ini, Sabtu (9/5/2015) hingga Minggu (10/5/2015) besok.
Setelah memberikan arahan didepan personel TNI-Polri, di Aula Kodam XVII Cenderawasih, dia mengatakan “Apa lagi yang mau didialogkan? Presiden datang ke sini untuk berdialog dengan warga Papua. Seperti kunjungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, akhir tahun lalu, Presiden bahkan berdialog dengan masyarakat adat,” ujar Moeldoko, Jumat (8/5/2015) kemarin.
Kunjungan Presiden Joko Widodo merupakan untuk memahami permasalahan yang ada di Papua dan ingin memberikan solusi yang terbaik untuk kedepannya. hal ini menurut peryataan Moeldoko.
“Jangan mengekploitasi hal yang tidak perlu. Yang jelas pemerintah pusat datang ke Papua untuk memberikan solusi terbaik bagi warga Papua,” ungkap Moeldoko.
Secara terpisah, Dr Neles Tebay selaku Ketua Jaringan Damai Papua,memilikki pendapat, dialog yang digelar Jakarta-Papua seharusnya melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah Papua. Sementara, semua pihak tersebut tidak bisa hadir untuk menemui Presiden Jokowi.
“Ada pihak lain yang harus dilibatkan dalam dialog yakni warga Papua pada umumnya, warga Papua yang bergerilya di hutan dan warga Papua yang berada di luar negeri yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kedua kelompok terakhir yang tidak punya akses untuk berdialog sementara mereka lah yang menjadi salah untuk masalah Indonesia-Papua,” ujar Neles, Jumat.
Sejak menjadi Presiden Republik Indonesia, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua sudah dua kali. Terkait hal itu, Neles mengapresiasinya sebagai harapan untuk mendorong terciptanya Papua sebagai tanah air yang damai. Harapan Neles, Presiden harus memerintahkan kepada para pejabat di seluruh Papua dari tingkat kabupaten dan provinsi agar senantiasa mau berdialog dengan warganya.
“Jikalau Presiden mau berdialog dengan warga, maka pada tingkat provinsi dan kabupaten pun harus mau berdialog dengan warganya. Jikalau ini tidak dilaksanakan percuma pendekatan yang dilakukan Presiden karena tak diimplementasikan ditingkat bawah,” Ungkapnya Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur (STFT) Jayapura.
Comments
Post a Comment