Pewarta Global, SOLO - Wacana mengenai keterlibatan TNI dalam kasus penyidikan kasus korupsi dalam membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disambut baik oleh seluruh elemen masyarakat. Melalui Forum Dewan Rakyat Kecil Indonesia (DRKI) mereka memberikan dukungannya kepada TNI untuk membantu KPK. (Baca juga: TNI Siap Menerima Tawaran Menjadi Penyidik KPK )
Kiswadi Agus, selaku ketua DRKI memita KPK untuk tidak meragukan tawaran dari TNI. Menurutnya, TNI akan membuat KPK menjadi semakin kuat dalam memberantas korupsi dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan tugasnya dan diharapkan nantinya KPK tidak lagi mendapat tekanan dari lembaga lain yang membuat KPK mejadi tidak berdaya.
Masih menurut Kiswadi mengenai perizinan dari Presiden. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Presiden merupakan panglima tertinggi militer. Jadi berdasarkan tongkat komando, semua TNI harus tunduk dibawah komando dari Presiden.
"Saya kira presiden akan mendukung penuh bergabungnya penyidik TNI ke dalam KPK. Karena Presiden Jokowi sangat serius terhadap pemberantasan korupsi," papar Kiswadi saat diwawancara oleh tim okezone di Solo.
Menurutnya, terlalu berlebihan jika masyarakat memiliki anggapan bahwa ketika TNI merapat ke KPK, akan membuat permasalahan antara TNI-Polri dan KPK-Polri semakin memanas. Kolaborasi antar lembaga hukum akan semakin memperkuat penegakan hukum di Indonesia yang kini makin melemah, sambung Kiswadi. Apalagi di KPK sendiri tidak ada bahasa yang mempertegas bila KPK adalah institusi sipil. Yang ada, ungkap Kiswadi, KPK itu adalah lembaga pemberantasan korupsi.
"Kami tidak berbicara sipil dan militer. Karena di KPK sepengetahuan kami tidak ada bahasa KPK institusi sipil. Dan TNI sebagai elemen negara serta bagian dari masyarakat juga punya hak untuk berperan aktif dalam pembangunan negara. Bukan disiapkan untuk menangani bencana dan perang. Tapi di penegakan hukum, TNI pun punya hak dan kewajiban," ungkapnya.
"Sebagai salah satu elemen yang pertama kali menyarankan agar KPK menggunakan penyidik dari TNI, kami akan menyampaikan dukungan langsung ke TNI, untuk segera menempatkan penyidiknya ke KPK," ungkap Kiswadi
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Kapuspen TNI, Mayjen Fuad Basya mengungkapkan kesiapannya jika para prajurit diminta oleh KPK. Bahkan, Fuad memastikan bahwa aparat militer tidak hanya ahli dalam bidang perang. Mereka juga memiliki penyidik serta tim hukum yang diyakini mampu membantu upaya pemberantasan korupsi.
Comments
Post a Comment